web analytics

Pencanangan Balai Arkeologi Provinsi Maluku sebagai Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK)

3

Ambon – 17 September 2020. Balai Arkeologi Provinsi Maluku, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencanangkan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan kerjanya. Pencanangan tersebut dilaksanakan secara simbolis oleh Bambang Sugiyanto, S.S selaku Kepala. Penandatanganan piagam pencanangan Zona Integritas Menuju WBK (ZI-WBK) dilaksanakan pada hari Kamis, (17/9/2020) di Convention Hall Hotel Pasific, kota Ambon.

4

Penandatanganan piagam pencanangan Zona Integritas  adalah tindak lanjut dari Peraturan   Presiden   81  Tahun   2010  tentang   Grand   Design   Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

 

Turut hadir dalam pencanangan tersebut atara lain DR. Hafids Muksin Perencana Ahli Madya Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan dan DR. Chandra Irawan pejabat Inspektorat Kemdikbud, pimpinan dan perwakilan instansi pemerintah, tokoh masyarakat dan wartawan. Adapun yang menjadi saksi dalam penandatangan piagam pencanangan Balai Arkeologi Provinsi Maluku sebagai zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi antara lain Kepala BPNB Provinsi Maluku, Drs. Rusli Manorek, Wenly Tuhumury, M.Si., perwakilan LPMP Provinsi Maluku dan mewakili tokoh masyarakat, Ivoni D. Nampasnea, S.E., seluruh pegawai dan para tamu yang hadir dalam kegiatan pencanangan tersebut.

Melalui video conference, Hafids Muksin memaparkan materi dengan judul “Refleksi Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi” yang terdiri atas catatan hasil evaluasi RBI Tahun 2020, tanggapan dan tindak lanjut atas hasil evaluasi RBI Tahun 2020 serta syarat pengajuan WBK. Chandra Irawan menyampaikan bahwa ada beberapa tahapan pencapaian untuk memperoleh predikat ZI-WBK/WBBM yang diawali dengan pembentuk5an tim pembangunan ZI-WBK sampai dengan penetapan satker oleh Menpan RB. Adapun LKE PMPRB menjadi alat yang digunakan oleh TPI dan TPN untuk menilai unit kerja layak memperoleh predikat ZI-WBK ungkap Chandra Irawan.

Bambang Sugiyanto, S.S., selaku Kepala Balai Arkeologi Provinsi Maluku menyampaikan ada 8 (delapan) program kerja pembangunan menuju Zona Integritas menuju Wilayah Bebas  Korupsi antara lain : mewujudkan manajemen perubahan, mewujudkan penataan tatalaksana, mewujudkan penataan sistem manajemen SDM, mewujudkan penguatan akuntabilitas kinerja, mewujudkan penguatan pengawasan, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN serta Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Kegiatan Pencanangan ZI-WBK juga dirangkaikan dengan pelantikan Tim Pembangunan ZI-WBK dan rapat membahas rencana kerja ZI-WBK Balai Arkeologi Provinsi Maluku. Adapun yang menjadi ketua tim pembangunan ZI-WBK Balai Arkeologi Maluku yakni Lucas Wattimena, M.Si. Menurut Lucas yang juga adalah seorang Peneliti, ada 6 (enam) area perubahan atau komponen pengungkit ZI-WBK yang mestinya lebih ditingkatkan lagi dan hal ini menjadi tantangan yang berat tetapi kita tetap optimis untuk mewujudkannya.

6

Pada kesempatan itu, Bambang Sugiyanto meminta kepada seluruh aparatur secara bersama-sama membangun integritas individu dan integritas organisasi agar Balai Arkeologi Provinsi Maluku dapat menjadi instansi yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. (DN)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.